Pemerintah Perketat Aturan Orang Asing Masuk ke Indonesia, Simak Syaratnya

TRIBUNTRAVEL.COM - Pemerintah memperketat pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Kebijakan terbaru tersebut berlaku efektif mulai Rabu, 21 Juli 2021.

Hal ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Melansir akun Twitter @ditjen_imigrasi, seluruh orang asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia selama masa PPKM darurat, kecuali:

Baca juga: Aturan PPKM Level 4, Jam Operasional Mall Masih Dibatasi hingga Larangan Makan di Tempat

1. Orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas

2. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas

Ilustrasi layanan imigrasi di Indonesia.
Ilustrasi layanan imigrasi bagi orang asing yang masuk ke Indonesia. (TribunJakarta.com/Ega Alfreda)

3. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

4. Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan yang mendapat rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19; dan

5. Awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Baca juga: Viral Video Pungli di Pelabuhan, Penumpang Diminta Bayar Rp 100 Ribu Agar Lolos Penyekatan PPKM

Melansir laman web Direktorat Jenderal Imigrasi, orang asing dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan di atas.

Begitu pula dengan tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: 3 Stasiun MRT Jakarta Ditutup, Cek Aturan Terbaru Naik Transportasi Umum Selama PPKM Darurat

Adapun Peraturan Menkumham ini sekaligus menggantikan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di sisi lain, Menkumham juga menyebutkan bahwa orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian/ lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.

Baca juga: Catat! Daftar Daerah di Jawa dan Bali yang Masuk PPKM Level 4

"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi," kata Yasonna.

"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak lepas dari kesepakatan dengan Kemenlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemenlu dan Kemenhub," tambahnya.

Koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait ini juga akan dilakukan mengenai orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru.

Misalnya, koordinasi dengan Kemenlu terkait diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas.

"Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19," pungkas Yasonna.

Baca juga: Candi Borobudur Tutup Kunjungan Wisata Selama Perpanjangan PPKM Darurat

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Penumpang TransJakarta Wajib Bawa STRP

(TribunTravel.com/Mym)

Baca selengkapnya soal PPKM darurat di sini.

Temukan solusi untuk kebutuhan transportasi, pengiriman barang, layanan pesan antar makanan, dan yang lainnya di sini.

SHARE : share facebook share twitter share linkedin